KONI Jabar Ajak Memonitor Kerja PB PON 2024
CENDERA MATA : Ketua Umum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana menyerahkan cendera mata kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ahmad Ru’yat dalam acara Kunjungan Kerja di KONI Jateng, kemarin.
SEMARANG – Ketua KONI Jawa Barat Budiman mengajak Jawa Tengah dan provinsi lain untuk memonitor kerja PB PON XXI Aceh – Sumut 2024. Hal ini berkaitan dengan adanya dugaan manipulasi penyebaran medali emas pada pesta olahraga empat tahunan yang diselenggarakan di dua provinsi itu.
”Kami mengajak Jateng untuk memantau kerja PB PON. Ada kabar, bahwa jika satu cabang tertentu misal Aceh mendapat medali emas, maka Sumut juga meminta emas juga di cabang itu. Lho, kalau medali emas sudah dibagi-bagi oleh tuan rumah, kita tamu dapat apa?” kata Budiman dalam acara kunjungan kerja Komisi V DPRD Jawa Barat ke KONI Jawa Tengah di kantor KONI Jateng, kemarin.
Komisi V DPRD Jawa melakukan Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Ru’yat dan Ketua Komisi V Abdul Harris Babihoe, juga ikut dalam rombongan Ketua KONI Jabar Budiman, Kadispora Jabar Asep Sukmana, dan anggota Komisi V di antaranya Asyanti, Neng Madinah Ruhiat, Sari Sundari.
Mereka diterima langsung oleh Ketua Umum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana, Ketua Harian Bambang Rahardjo Munadjat, Wakil Ketua Umum II dan V Soedjatmiko dan Sudarsono, Sekum Ahmad Ris Ediyanto. Hadir pula Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid dan anggota Yudi Indras Wiendarto serta staf Disporapar Jateng Adelio Luis Anjos.
”Tantangan kita jadi lebih berat dibanding Papua 2021 yang hanya satu daerah. Kini kita menghadapi dua daerah,” tandasnya.
Wild Card
Sementara anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto wild card yang berlaku untuk dua provinsi tuan rumah. Dengan wild card itu, maka atlet dua provinsi itu lolos ke PON tanpa ikut babak kualifikasi (Pra-PON). Padahal seharusnya hanya tuan rumah penyelenggara cabang olahraga saja yang lolos ke PON. Misalnya atletik di Sumut, maka Aceh tetap harus mengikuti kualifikasi PON.
”Kalau perlu, kita bersama KONI provinsi lain bikin kesepakatan soal wild card,” kata Yudi, yang juga ketua Pengprov PSTI Jateng itu.
Yudi juga khawatir dengan ”permintaan’ medali emas bagi atlet tuan rumah. Sebab jika yang juara dipaksakan itu kemudian mewakili Indonesia, misalnya ke SEA Games, jelas akan gugur lebih awal. ”Makanya di level Asia Tenggara saja kalah, sebab juara PON-nya hadiah,” paparnya.
Dialog antara DPRD Jabar, KONI Jabar dan KONI Jateng berjalan santai dan penuh kekeluargaan. Anggota Komisi V DPRD Jabar Asyanti yang juga ketua anggar (Pengprov Ikasi Jabar) menyatakan permintaan maaf atas rivalitas dua provinsi ini pada PON 2016 di Jabar. ”Ya, kami minta maaf, karena atlet anggar kami menang hanya satu poin dan sempat terjadi konflik,” ungkapnya.
Sementara Ketua KONI Jabar Budiman, yang ketika itu masih pengurus KONI, juga menyinggung tentang perpindahan karateka Jateng ke Jabar yang sempat disidangkan oleh Baori (Badan Arbitrase Olahraga Indonesia). ”Ketika itu saya ditelpon langsung oleh Pak Ganjar Pranowo, gubernur Jateng. Beliau berkata, kalau yang salah atletnya, maka mari kita hukum bersama. Jadilah si atlet tidak bisa bermain di PON,” ungkapnya.
Atas pernyataan tersebut, Ketua Umum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana menyatakan Jateng tidak menaruh dendam. ”Tidak ada dendam pada diri kami. Mari kita bangun olahraga nasional dengan sportif,” katanya. (A4)
0 Comments