SK PORPROV 2023 DITERIMA KONI JATENG

SEMARANG – SK (surat keputusan) Gubernur Jateng tentang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2023 diterima KONI Jateng.

Penyerahan SK tersebut dilakukan oleh Kabid Keolahragaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng kepada Arya Candra Destianto kepada Ketua Umum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana dalam acara Buka Puasa Bersama di Kantor KONI Jateng, Jumat (22/4) sore.
Seusai acara Arya menjelaskan kepada wartawan, inti dari isi SK tersebut adalah pelaksanaan Porprov di Pati Raya, September 2023. ”Dengan terbitnya SK tertanggal 21 April 2022 ini, maka menjadi payung hukum untuk bisa segera dilaksanakannya babak kualifikasi PON,” katanya.

Menurut Arya, penyelenggaraan babak kualifikasi (Pra-Porprov) akan dimulai paling cepat Bulan Juni 2022. ”Sampai kapan pelaksanaannya, tergantung masing-masing cabang olahraga. Tetapi, tentu tidak sampai melampaui Desember tahun ini,” jelasnya.
Pelaksanaan Porprov Jateng semula dijadwalkan tahun 2022, tertunda akibat pandemi Covid-19. Terbitnya SK Gubernur yang baru ini berarti mengganti SK sebelumnya. Di luar waktu pelaksanaan, hal lain yakni tentang tuan rumah tidak berubah yakni KONI di wilayah Pati yakni Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora dan Grobogan.

Motto HATI
Hadir dalam acara Buka Puasa Bersama itu adalah Kabid Keolahragaan Disporapar Jateng Arya Candra Destianto, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesra Woro Budi Sayekti, Analis Ahli Muda Biro Kesra Budi Martono, Kepala Biro Hukum Provinsi Iwanudin Iskandar, Kepala PPLOP Cecilia Eni Kurniati.

Adapun dari unsur KONI Jateng hadir ketua umum Bona Ventura Sulistiana, Wakil Ketua Umum Soedjatmiko, Amir Machmud, Sudarsono, Sekum Achmad Ris Ediyanto, Bendahara Umum Prasetyo Budi Yuwono serta para pengurus KONI Jateng lainnya.
Sebagai penceramah Muhammad Rikza Chamami (dosen UIN Semarang). Dalam mauidoh hasanah, Rikza menjabarkan motto HATI (harmony, acountability, transprancy dan integrity) yang diusung Bona Ventura dalam menjalankan kepemimpinan di KONI Jateng.”Saya hanya melihat dan mengingatkan bahwa mengurus KONI itu berat. Mengurus uang negara untuk pembinaan olahraga, dipaido (atau disalahkan) pasti tetapi belum tentu dapat ganjaran,” tegasnya.

Kemudian, lanjutnya, jika terbukti bersalah bisa berurusan dengan hukum dan menjadi tersangka. Karena itu, dia mengingatkan agar prinsip akuntabilitas (acountability) benar-benar dijalankan. ”Bisa saja uang diterima, SPJ tidak jelas. Ini jelas menjadi pekerjaan tidak ringan bagi pengurus KONI,” katanya.

Kemudian prinsip transparansi membuat pengurus KONI harus siap untuk diblejeti oleh berbagai pihak. ”Konsekuensinya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Semua harus terbuka,” tegasnya. DS