Author: KONI Jawa Tengah

Wong Ronny Purwandi Djianto, per 9 Agustus 2022, kembali aktif memimpin Pengprov FOBI (Federasi  Olahraga Barongsai Indonesia) periode 2019 – 2023 setelah sebelumnya mengajukan ”cuti” dan mendelegasikannya kepada Giri Dahono (wakil ketua).
Dalam surat tertanggal 9 Agustus 2022, yang diserahkan kepada Ketua Umum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana ditegaskan, ”Sehubungan dengan sudah berakhirnya kesibukan usaha saya dan sudah terkondisi dengan baik, maka sebagai Ketua Umum FOBI Provinsi Jawa Tengah menarik kembali ‘Surat Penugasan Khusus” dan pendelegasian semua kewenangan dari Wakil Ketua FOBI Jateng saudara Giri Dahono.”

Saat menyerahkan surat tersebut di Ruang Rapat KONI Jateng, Wong Ronny didampingi Lindawati (Sekum), Lili (bendahara), Anna Kristiana (Wasekum I), Candra Budiono (bidang pembinaan) dan Hendra S (bidang hukum). Mereka diterima Ketua Umum Bona Ventura, Wakil Ketua Umum I Bambang Raharjo, II Soedjatmiko, V Sudarsono, Sekum Ade Oesman, Kabid Hukum Ali Purnomo, Kabid Organisasi Joko Priyono dan Kabid Pulahta M Bagus Fathurahman.

Dalam dialog, Wong Ronny menyatakan beberapa alasan mengapa mengambil ”cuti”. Namun dari beberapa pernyataan, dia mengaku sangat lega karena rumor dirinya tidak disukai oleh Ketua Umum KONI Bona Ventura tidak terbukti. ”Ternyata beliau (Bona – Red) sangat familiar. Ini sungguh sangat melegakan,” tegasnya.

Adapun Bona menyebut tidak ada persoalan pribadi maupun organisasi antara KONI dengan FOBI. ”Wong ketemu saja baru sekarang, dan saya tidak kenal, masak saya harus membeci seseorang. Kehadiran Pengprov FOBI ke KONI ini sekaligus merupakan bantahan nyata dari isu yang tidak bertanggung jawab,” ujar Bona dalam jawabannya.

Kini FOBI Jateng baru memiliki empat pengkot/pengkab, sehingga belum bisa menggelar pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2023. Adapun syarat minimal pertandingan harus diikuti 10 kabupaten/kota. ”Sebenarnya kami memiliki 11 pengkab yang sudah melakukan Muskab/kot, tapi baru empat yang kepengurusannya sah,” papar Ronny.
Atas situasi tersebut, KONI Jateng mendukung FOBI untuk segera membenahi organisasi dan meningkatkan pembinaan. Apalagi barongsai Jateng terbukti berpotensi, dibuktikan dengan meraih dua emas dan tiga perunggu pada eksibisi PON Jabar 2016.

”Sekarang saat pembenahan. Meskipun tidak Porprov, jika nanti pada Pra-PON bisa meloloskan atlet maka bisa kirim atlet ke Aceh-Sumut,” paparnya.

Ketua Umum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana kembali menegaskan, pertandingan untuk cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2023 minimal diikuti 10 pengcab/pengkab. Hal itu ditegaskannya saat menerima audiensi Pengprov Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI) di Kantor KONI Jateng, Semarang, Senin (8/8) lalu.

”Mohon maaf, selama ini Pengprov PKSI tidak pernah berkomunikasi dengan KONI sehingga kehilangan jejak dan informasi tentang pertandingan Porprov. Padahal babak kualafikasi Porprov sudah bergulir, ” tutur Bona dalam sambutannya.
Dalam audiensi itu, hadir tiga utusan Pengprov PKSI yakni Tri Wahyuningsih (Binpres), Suglima (Humas) dan Tri Basuki (bendahara). Mereka diterima langsung oleh Ketua Umum KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana, Wakil Ketua Umum 1 dan 2 Bambang Raharjo dan Soedjatmiko, Sekum Ade Oesman, Wasekum Bayu, Kabid Humas-Media Darjo Soyat, Wakabid Organisasi Uen Hartiwan dan Wakabid Pembinaan Agus Raharjo.

Dalam laporannya, Tri Wahyuningsih menyebut saat ini baru ada lima pengkab/pengkot PKSI di Jawa Tengah. Namun keanggotaan pengprov PKSI sudah tercatat sejak masa kepegurusan KONI Jateng periode 2013-2017.
”Apakah masih mungkin korfball dipertandingkan pada Porprov?” tanya Tri Wahyuningsih.
Atas laporan dan pertanyaan tersebut, Bona langsung menjelaskan, ”satu cabang olahraga bisa dipertandingkan pada Porprov jika memiliki minimal 10 pengkab/pengkot,” tegasnya.

Tri Wahyuningsih pun mengakui jika Pengprov PKSI periode 2019-2023 ini kurang aktif. Maka pihaknya ingin membuat organisasinya aktif kembali, salah satunya dengan menggelar Musprovlub. ”Salah satu cara agar pembinaan korfball lancar, maka perlu kepengurusan dengan tokoh-tokoh baru. Caranya tentu dengan Musprovlub,” katanya.